Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi (Disdagperinkop) dan UKM Kabupaten Bireuen di Provinsi Aceh sudah menerima seluruh berkas pengajuan BPUM.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pemerintah meluncurkan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 2,4 juta untuk menjaga keberlangsungan UMKM di masa pandemi Covid-19.
Tercatat 5.000-an berkas BPUM yang berasal dari 17 kecamatan di Bireuen sudah berada di Kantor Disdagperinkop Bireuen.
Selanjutnya, ribuan berkas tersebut siap untuk diverifikasi satu per satu.
Husaini, Sekretaris Disdagperinkop dan UKM Bireuen, menyatakan pihaknya melakukan penjemputan berkas terakhir pada 27 Oktober 2020 di Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Makmur, dan Gandapura (Tribunnews, 02/11/2020).
Sedangkan berkas dari 13 kecamatan lain, menurut Husaini, sudah dijemput terlebih dahulu.
Proses verifikasi berkas membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihak Disdagperinkop dan UKM Bireuen perlu memeriksa secara menyeluruh.
Adapun kelengkapan dokumen yang dimaksud meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta surat keterangan dari kepala desa.
Setelah dipastikan lengkap, Husaini menyatakan pihaknya akan menyerahkan dokumen ke Disdagperinkop dan UKM Aceh serta BPKP Aceh.
Setelah itu, Disdagperinkop dan UKM Aceh mengirim berkas ke Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM).
Kemenkop dan UKM menjadi pihak yang memilki wewenang untuk menetapkan penerima dana BPUM, termasuk untuk UMKM di Kabupaten Bireuen.
Penerima BPUM perlu memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan pemerintah, seperti berstatus sebagai WNI dan memiliki NIK.
Lalu penerima memang memiliki usaha skala ultra mikro atau mikro (sebelum pandemi Covid-19) dan usahanya terdampak pandemi.
Pelaku usaha juga tidak sedang menerima kredit atau pinjaman dari bank dan memiliki saldo tabungan di bawah Rp 2 juta.
Terakhir, calon penerima BPUM bukan anggota ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN atau BUMD.
Artikel menarik lainnya:
BRI Permudah Masyarakat Mengakses Informasi BPUM
